Ini Hasil Sidang Paripurna DPRD Terkait Perampingan OPD Kabupaten Dairi

Bupati Dairi saatv menandatanagani Perda perampingan OPD

Dairi, sahabatmarhaen.com

Rapat paripurna DPRD Dairi, yang sempat diskors dua kali terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terkait Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, akhirnya disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Dairi.

Sidang yang berlangsung pada, Kamis (29/8/2019) malam jam 22.00 WIB di ruang rapat Kantor DPRD jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang itu untuk mengesahkan Ranperda perubahan terkait penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Dairi.

Sesuai jadwal, sidang paripurna dimulai pagi jam 11.00 WIB, namun anggota dewan yang datang hanya sekitar 16 orang. Karena tidak kuorum, sidang pun diskors hingga pukul 16.00 WIB.

Sidang dilanjutkan kembali sekitar pukul 17.00 WIB, akan tetapi Badan Pembentukan (Bapem) Perda DPRD Dairi menyatakan laporan mereka belum siap untuk dibacakan sore itu.

Suasana sidang berubah hujan interupsi dari para anggota dewan. Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani selaku pimpinan sidang kembali mengumumkan sidang diskors hingga jam 20.00 WIB.

Sidang yang berakhir jam 22.00 WIB, akhirnya Pemkab dan DPRD Kabupaten Dairi sepakat merampingkan struktur OPD di lingkup Pemkab Dairi.

Dalam Ranperda yang telah disahan menjadi Perda tersebut, ada beberapa OPD yang dihapus, beberapa lainnya mengalami penggabungan dan pengalihan urusan. Jumlah dinas yang sebelumnya 21 setelah dirampingkan menjadi 16 dinas.

Adapun dinas yang dirampingkan, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digabung jadi satu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga namanya berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dihapus. Urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM dimasukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), sehingga menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.

Sementara, Dinas Ketenagakerjaan dimasukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kembali disatukan ke Dinas Pertanian, sehingga menjadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga kembali disatukan ke Dinas Parawisata dan Kebudayaan, sehingga menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disatukan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) digabung dengan Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda), sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangungan dan Penelitian Daerah.

Selanjutnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, Kantor Kesbangpol naik tingkat menjadi Badan Kesbangpol, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mengalami penguatan fungsi, yakni ada penambahan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran beralih dari Satpol PP ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dampak lainnya dari perampingan OPD ini, jabatan-jabatan eselon berkurang. Eselon II berkurang dari 36 jabatan menjadi 30 jabatan, Eselon III dari 154 menjadi 139, dan Eselon IV berkurang dari 441 menjadi 419.

Wakil Ketua DPRD, Benpa Hisar Nababan saat menandatangai pengesahan Perda perampingan OPD.

Bupati  Dairi, DR Eddy Keleng Ate Berutu menjelaskan, perampingan struktur dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan.

“Dengan perampingan OPD diharapkan dapat menimbulkan efisiensi, serta kesejahteraan bagi masyarakat,”kata Eddy.

Saat ditanya soal jabatan-jabatan yang akan hilang imbas dari Perda perampingan OPD yang dilakukan, ia mengatakan, akan memikirkan hal itu setelah perda dilaksanakan nantinya. Perda perampingan OPD ini akan diberlakukan mulai, 1 Januari 2020 mendatang.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Benpa Hisar Nababan mengatakan, sangat mendukung gebrakan yang dilakukan Bupati, dengan perampingan yang dilakukan dana APBD nantinya bisa terserap 40 persen untuk pembangunan, yang mana selama 15 tahun ini hanya sekitar 27 persen saja.

“Dengan APBD 40 persen untuk pembangunan di masyarakat, nantinya bisa mempercepat Dairi unggul.

Ditambahkannya, rapat yang berlangsung hingga malam, disebabkan karena adanya tarik ulur pada saat pelaksanaan sidang paripurna. (fjr)

Sahabat Marhaen

Read Previous

Peringati Hari Anak, Pemkab Dairi Komitmen Wujudkan Kabupaten Dairi Layak Anak

Read Next

Aksi Penolakan Tambang PT DPM Kembali Dilakukan Masyarakat Pencinta Lingkungan Di Dairi

Leave a Reply

error: Content is protected !!