Hadapi Pilkada 2020, KPUD Pakpak Bharat MoU Dengan Kejari Dairi

Penandatatanganan MoU anatara KPUD Pakpak Bharat dengan Kejari Dairi.

Dairi, sahabatmarhaen.com

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang akan ikut melaksanakan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020.

Terkait perhelatan Pilkada itu, Rabu (9/10/2019) sore, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pakpak Bharat melakukan kerjasama masalah bantuan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of  Understanding (MoU) di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang  dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Dairi, jalan Sisingamangaraja, Sidikalang.

Ketua KPUD Pakpak Bharat, Basra Munteh mengatakan, secara ketentuan hukum MoU ini memungkinkan KPUD untuk bekerjasama dengan pihak Kejari di bidang hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara. Dan itu dibenarkan dalam jaksa pengacara negara.

“Kerjasama ini perlu dilakukan untuk membangun komitmen bersama dan memperkuat koordinasi dalam hal membantu KPUD dalam menagani jika ada persoalan hukum baik itu Perdata maupun Tata Usaha Negara nantinya,”kata Basrah.

Selain itu perlu langkah yang kongkrit antara Kejari Dairi dengan KPUD Pakpak Bharat, makanya perlu dibuat MoU untuk membangun komunikasi bersama dan perlunya pendapat-pendapat hukum.

“Bantuan hukum itu seperti, ketika ada gugatan baik itu di PTUN, Bawaslu maupun MK,”sebut Basra.

Sementara, Kajari Dairi, Sahrul Juaksha Subuki menjelaskan, dalam Mou yang dilakukan, KPUD Pakpak Bharat melakukan kerjasama dengan Kejari Dairi, dalam hal ini sebagai jaksa pengacara negara.

“Untuk kerjasamanya di bidang Perdata dan Tata Usahan Negara itu teknisnya memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, pendapat hukum dan tindakan hukum lain,”ucapnya.

Secara teknis Sahrul menjelaskan, ketika KPUD Pakpak Bharat menghadapai gugatan mislanya, ada peserta yang kalah mungkin merasa tidak puas dengan penetapan hasil Pilkada biasanya akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi KPUD nanti bisa memanfaatkan jaksa negara untuk menjadi penasehat hukumnya di MK jika menghadapi gugatan,”ujarnya.

Mengenai batas waktu kerjasamanya, menurut Sharul selama 2 tahun dan itu bisa diperpanjang lagi, karena kepentingan jangka pendeknya untuk menghadapi Pilkada tahun 2020 di Pakpak Bharat, makanya MoU nya dilakukan sekarang.

“Mou ini bisa kita perpanjang lagi, contohnya dalam seleksi nanti KPUD Pakpak Bharat butuh tenaga untuk seleksi komisioner misalnya, mereka bisa kembali menggandeng kita untuk memberikan pendapat hukum, syarat-syarat apa sebagai komisioner yang tetap mengacu pada undang-undang,”terang Sharul.

Foto bersama Kajari Dairi dan Komisioner KPUD Pakpak Bharat bersama tamu undangan lannya.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Pakpak Bharat Dr Asren Nasution MA menyampikan, Mou ini memiliki filosofi bahwa tidak ada satu institusi yang sempurna atau kuat, oleh karena itu dibutuhkan penguatan dengan berbagai pihak, seperti Kejari, Polres, Kodim dan DPRD.

“Jadi sebenarnya tidak ada yang kuat, kekuatan itu ada karena adanya penguatan dan simpul-simpul penguatan itu yang harus kita bangun,”sebut Asren.

Menurutnya, Tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan, pada hari ini dapat ditunjukan ke publik bahwa Pemerintah Pakpak Bharat telah mendorong dan mendukung sepenuhnya adanya kebersamaan ini.

Oleh karena itu hari ini merupakan hari yang bersejarah, bahwa hubungan bathin, strukturak dan administrasi bisa dibangun dengan lapang dada, dengan memahami kelebihan dan kekurangan.

“MoU ini melambangkan kita mempunyai kelebihan sekaligus mempunyai kekurangan, kita punya kekurangan yang dapat ditutupi instasi lain sebagai pelengkap dari apa yang kita rasakan kurang,”ungkap Asren.

Penandatangan MoU juga dihadiri dan disaksikan, Dandim 0206/Dairi Letkol Arh Hadi Purwanto SH, Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Dolok Panjaitan, Waki Ketua DPRD Pakpak Bharat Juanda Banurea, Ketua Bawaslu Pakpak Bharat Mawardi Tumanggor dan Para komisioner KPUD Pakpak Bharat. (fjr)

Sahabat Marhaen

Read Previous

Bupati Dairi Buka Sosialisasi Kartu Tani Menyongsong Pertanian 4.0

Read Next

Cari Tau Kendala Dilapangan, Bupati Dairi Tinjau Proyek APBD

Leave a Reply

error: Content is protected !!