Plt Kepala BKAD Dairi : Laporan Penyesuaian Anggaran dan Penanganan Covid-19 Telah Tepat Waktu

Plt Kepala BKAD menyerahkan penyesuaian anggaran dan penganan Covid-19 kepada Bupati Dairi beberapa waktu lalu.

Sahabatmarhaen.com-Dairi

Pemkab Dairi masuk salah satu kabupaten diantara 380 Kabupaten/ Kota/ Propinsi se-Indonesia yang ditunda Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD TA. 2020.

Sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2020 Tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2020

Padahal, Pemkab Dairi sebelumnya telah melaporkan Penyesuaian Anggaran dan Penanganan Covid-19, kepada Menteri Keuangan RI Cq, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri RI Cq, Dirjen Bina Keuangan Daerah melalui Surat Bupati Dairi Nomor 910/1915 tanggal 23 April 2020.

Untuk itu Pemkab Dairi masih menunggu hasil informasi dan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Terkait dokumen laporan penyesuaian anggaran dan penaganan Covid-19 yang perlu diperbaiki oleh masing-masing daerah.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi, Dekman Sitopu menjelaskan, laporan Penyesuaian Anggaran dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Dairi telah disampaikan kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah melalui Surat Bupati Dairi Nomor 910/1915 tanggal 23 April 2020 lalu, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Artinya laporan penyesuaian sudah dilakukan sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan penyesuaian APBD, yakni 14 hari atau dua minggu. Sebagaimana yang diatur dalam diktum ke delapan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020.

“Sehingga, untuk evaluasi laporan penyesuaian APBD, kita masih menunggu informasi dan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI  terkait dokumen laporan yang perlu diperbaiki oleh masing-masing daerah,” ujar Dekman Sitopu kepada wartawan, Sabtu (2/5/2020).

Dekman menerangkan, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 diamanatkan bahwa Penyaluran DAU setiap bulan adalah sebesar sisa pagu setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya.

Dari ketentuan tersebut, lebih lanjut Dekman menyampaikan maka perhitungan penyaluran DAU setiap bulan berikutnya adalah, jumlah DAU formula setelah penyesuaian sebesar Rp. 569 miliar; Penyaluran DAU sampai dengan bulan April 2020 sebesarRp.209 miliar; Jumlah DAU yang belum disalurkan sebesar Rp.359 miliar; Penyaluran DAU perbulan  untuk bulan berikutnya tahun 2020 sebesar Rp.44, 9 miliar, Penundaan DAU bulan Mei sebesar 35 % Rp.15,7 miliar; Jumlah DAU bulan Mei yang disalurkan sebesa Rp. 29,2 miliar.

Dekman menyampaikan, dengan adanya penundaan tersebut maka diharapkan pembiayaan terhadap APBD tidak akan terganggu. Karena pada bulan Mei ini, setelah hasil evaluasi laporan penyesuaian APBD TA. 2020 diperoleh, maka segera akan dilakukan tindaklanjut perbaikan terhadap laporan penyesuaian APBD dimaksud dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

“Jadi, penundaan 35% dimaksud sebesar Rp.15,7 miliar akan disalurkan pada bulan berikutnya,” terang Dekman.

Reporter  : Romy Muliadi

Editor : Fajar Gunawan

Sahabat Marhaen

Read Previous

OSIS SMA Parulian 2 Medan Bagi Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Read Next

Pemkab Dairi Akan Lakukan Penerapan Aplikasi Google Classroom Ditengah Pandemi Covid-19

error: Content is protected !!