YDPK Parongil Tolak Tambang PT DPM Untuk Keselamatan Lingkungan dan Masyarakat

Keterangan foto : Diakones Anward br Nababan didampingi Diakones Santun br Sinaga memberikan keterangan terkait dampak tambang.

Sahabatmarhaen.com-DAIRI

Keberadaan tambang PT Dairi Prima Miniral (DPM) dinilai akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat khusunya para petani di Parongil, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi.

Salah satu yang konsisten melakukan penolakan dengan keberadaan aktivitas tambang PT DPM ini adalah Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Parongil.

“Sejak  tahun 2008 kami tetap konsisten menolak aktivitas pertambangan di Kecamatan Silima Pungga Pungga,” kata Diakones Anward br Nababan Koordinator Pengorganisasian didampingi Diakones Santun br Sinaga kepada wartawan saat ditemui di Kantor YDPK, Selasa (29/9/2020).

Walaupun perjuangan YDPK  sampai sekarang ini tidak dihiraukan, baik oleh pemerintah maupun pihak PT DPM. Bagi YDPK tidak ada perjungan yang sia-sia , karena perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun mencari uang.

“Kami ingin pertambangan seng dan timah ini ditutup untuk keselamatan lingkungan dan masyarakat, serta berkelanjutan kehidupan,” kata Anward.

Menurut Anward, kehadiran pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan salah satunya sumber mata air. Desa Sopo Komil itu terletak di hulu sungai, bila terjadi kerusakan disana maka yang akan rusak bukan hanya dihulu, tetapi sampai ke hilir.

PT DPM rencananya akan membuat bendungan tailing di sekitar Desa Sopo Komil untuk menampung limbah dari pertambangan. Padahal Kabupaten Dairi merupakan zona merah patahan gempah dan rawan longsor dan banjir.

“Jika suatu saat terjadi gempa, maka bendungan itu berpotensi akan jebol dan  limbah tersebut akan membanjiri beberapa kecamatan, antara lain, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Siempat Nempu Hilir bahkan sampai ke Provinsi Aceh,” ujar Anward.

Selain itu kata Anward, rencanaya PT DPM akan membawa konsentrat hasil tambang sampai ke Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara dan setiap harinya diperkirakan akan ada 50 mobil truk bermuatan konsentrat yang akan melintas.

Ini pasti akan berdampak bagi pengguna jalan lainnya, misalnya getarannya dari mobil truk akan berdampak bagi rumah warga yang tidak dirancang untuk menahan getaran yang luar biasa. Begitu juga dengan debu-debu, sehingga itu  sangat mengganggu.

‘Bila nantinya tambang dan pabriknya beroperasi, maka debunya juga akan menyebakan polusi udara, karena disini angin berhembus dari barat ke timur yang merupakan tempat pemukiman masyarakat,’ ujarnya.

Lebih lanjut Anward menyampaikan, untuk kebutuhan air minum bagi 8 desa di Kecamatan Silima Pungga Pungga, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Parongil sumber mata airnya berasal dari hutan yang berada di Desa Sopo Komil dan dekat dari pusat tambang.

“Jadi, siapa yang bisa menjamin kalau sumber mata air disana nanti tidak terganggu bila kegiatan tambang mulai beroperasi. Pada saat banjir bandang yang terjadi tahun lalu saja, 51 hari kami tidak bisa mendapatkan air karena sumber mata air PDAM rusak,” sebutnya.

“Bila air tercemar bagaimana nanti kebutuhan air minum dan air untuk pertanian. Kami tidak ingin kejadian seperti Lapindo di Jawa Timur terjadi di sini” ucapnya.

Sementara saat ditanya, mengapa banyak masyarakat yang menjual tanahnya untuk kepentingan tambang, Anward menjelaskan, kemungkinan banyak masyarakat tidak tahu dampak kemudian yang akan terjadi nantinya. Apalagi banyak masyarakat yang tergiur tanahnya ditawar dengan harga yang tinggi.

“Pengakuan beberapa warga yang mau menjual tanahnya, karena di iming-imingi pekerjaan di PT DPM. Padahal sampai sekarang tidak semua warga bisa diterima bekerja di sana,” terangnya.

Ditambahkan keduanya, YDPK berharap kepada pemerintah untuk berpikir kritis dan menutup pertambangan PT DPM, karena Kabupaten Dairi Berada di zona merah lempengan gempa, rawan longsor dan banjir.

Bagaimana pemerintah bisa membangun industri besar yang rawan bencana, padahal Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan itu harus memperhitungkan aspek kebencanaan.

“Pemerintah jangan hanya memikirkan uang yang sebentar untuk PAD, tetapi petani diajari lebih baik, agar berdaulat atas tanahnya, bisa makan dan menyekolakan anak-anaknya serta bisa menabung dari tanahnya,” pinta keduanya. (fajar)

 

Keterangan  foto : Diakones Anward br Nababan didampingi Diakones Santun br Sinaga memberikan keterangan terkait dampak tambang.

Sahabat Marhaen

Read Previous

Tao Silalahi Art Festival & 1000 Tenda Dilaksanakan Secara Virtual 

Read Next

Nyambi Jual Kupon Judi KIM, Pemilik Warung Kopi Diamankan Polisi

error: Content is protected !!